Wamenag Minta Semua Masyarakat Tolak Radikalisme

Medsosnews.com, Jakarta – Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid mendukung, upaya pemerintah dalam memberantas radikalisme di Indonesia, kendati ada beberapa kebijakan yang dikritik. Misalnya kebijakan internal Kementerian Agama yang melarang pegawainya menggunakan niqab.

Menurut Zainut, hakikatnya seluruh masyarakat sepakat menolak radikalisme. Mengenai adanya kritik dan argumen, hal itu adalah lumrah di negara demokrasi.

“Radikalisme ini bisa hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan apapun. Apakah dia berselimut agama, apakah dalam bentuk-bentuk yang lain, kita semua harus bersama-sama untuk menolak paham radikal,” kata Zainut di Jakarta, Minggu (3/11/2019).

Zainut mengatakan, radikalisme sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama apapun. Justru, kata Zainut, agama memandu hidup manusia menjadi lebih tenteram dan damai.

“Agama hadir untuk memberikan kasih sayang, agama hadir untuk mempersatukan kita, bukan memecah belah kita,” ujarnya.

BACA JUGA

  • Mahfud Nilai Kurang Tepat Kantor Kementerian Dipakai Urusan Partai
  • Prabowo Tolak Ambil Gaji Menhan, Gerindra: Harta Beliau Rp 1 Triliun Lebih
  • Anggaran Rp 19 Miliar TGUPP Diprotes Anggota DPRD DKI

Di sisi lain, Zainut tak mempermasalahkan diksi manipulator agama yang disebut Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi punya semangat menghilangkan radikalisme yang berpotensi memicu memecah belah bangsa.

“Semangat bapak presiden memahami agama itu dalam konteks yang benar, karena benar agama itu hadir untuk memberikan kedamaian,” tutupnya.


Ganti Istilah Radikalisme

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk serius untuk mencegah meluasnya gerakan radikalisme di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait penyampaian program dan kegiatan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019.

“Terakhir saya lupa tadi harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme,” kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu melempar wacana mengubah istilah “radikalisme” dengan “manipulator agama”. Jokowi menyerahkan kepada Menko Polhukam Mahfud Md untuk mengoordinasikan hal ini.

“Atau mungkin enggak tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini,” jelas Jokowi.

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Catat, Mulai November JLNT Antasari Ditutup Saat Car Free Day

Ming Nov 3 , 2019
Medsosnews.com, Jakarta – Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari, Jakarta Selatan mulai ditutup saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day. Hal ini disampaikan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Christianto. Menurutnya, kebijakan ini mulai diterapkan pada November 2019. Penutupan JLNT Antasari dilakukan dari pukul 06.00 WIB hingga 10.00 WIB. Ia mengatakan, […]
Catat, Mulai November JLNT Antasari Ditutup Saat Car Free Day