Jokowi: Pemerintah Subsidi Rp 41 Triliun untuk BPJS, Rakyat Harus Ngerti Ini

Medsosnews.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukan untuk membebankan masyarakat. Dia pun meminta jajarannya untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyatakat soal kenaikan iuran BPJS.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik penyampaian program dan kegiatan di bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam rapat ini, hadir Menko Polhukam Mahfud Md dan menteri terkait.

BACA JUGA

  • Jokowi Usul Ganti Istilah Radikalisme Jadi Manipulator Agama

“Jangan sampai misalnya urusan yang berkaitan dengan kenaikan tarif BPJS, kalau tidak clear, tidak jelas. Masyarakat dibacanya, kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak kepada rakyat,” kata Jokowi di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan kenaikan iuran ini demi mengatasi defisit di BPJS, bukan untuk membebankan masyarakat miskin.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah kini telah menggratiskan 96 juta peserta BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Jadi anggaran total yang kita subsidikan kesana Rp 41 triliun. Rakyat harus ngerti ini,” ucapnya.

 


Menteri Harus Hati-Hati Jelaskan Kenaikan Iuran BPJS

Bukan hanya itu, dia menyebut pada tahun 2020 pemerintah juga meningkatkan subsidi ke BPJS dengan jumlah Rp 48,8 triliun. Jokowi menyebut para menteri harus hati-hati menjelaskan soal kenaikan iuran BPJS sehingga tak memunculkan aksi protes.

“Ini angka besar sekali. Jangan sampai ke sananya kita, ini kita sudah subsidi di APBN ini gede banget. Tapi kalau cara kita menjelaskan tidak pas, hati-hati. Dipikir kita memberi beban berat pada masyarakat miskin,” ujar dia.

“Padahal sekali lagi yang digratiskan sudah 96 juta jiwa lewat subsidi yang kita berikan,” sambung Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Tarif baru berlaku 1 Januari 2020.

Sementara itu, Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan berencana memanggil BPJS dan Kemenkes. Diharapkan kenaikan iuran jangan hanya untuk menutupi defisit, tapi pelayanan juga meningkat.

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Uji Coba Kanalisasi Kendaraan di Puncak Bogor Ditunda Desember

Kam Okt 31 , 2019
Medsosnews.com, Jakarta – Uji coba kedua sistem kanalisasi 2:1 di jalur Puncak Bogor, ditunda. Rencananya, uji coba rekayasa lalu lintas pengganti buka tutup jalur atau one way ini dilaksanakan 3 November 2019 mendatang. Penundaan sistem kanalisasi setelah dilakukan rapat antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Bogor di Kantor […]
Uji Coba Kanalisasi Kendaraan di Puncak Bogor Ditunda Desember